1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Enam Fakta Penting

PDF Cetak Email

Ditulis oleh Ichal Bakri Selasa, 11 September 2012 13:47

 Enam Fakta Penting tentang Peradilan Agama yang Jarang Diketahui Orang

 

Jakarta l Badilag.net

Menapaki usia ke-130 tahun (1882-2012), peradilan agama telah menorehkan berderet sejarah. Dalam lintasan waktu yang tidak pendek itu, ternyata ada banyak hal mengenai peradilan agama di masa lalu yang jarang diketahui orang. Di antaranya adalah enam fakta penting di bawah ini:

Hakim honorer

Pada tahun 1982 atau ketika berusia seabad, peradilan agama terdiri dari 258 PA dan 10 PTA. Ketika itu tercatat 1.733 hakim peradilan agama berstatus honorer dan hanya 581 orang hakim tetap. Sebagian besar hakim honorer itu terdiri dari para kiai dengan honor seribu rupiah setiap bulan, di samping honor Rp 250 untuk setiap perkara yang ikut ia tangani. Secara nasional, jumlah perkara yang ditangani peradilan agama kala itu tidak kurang dari 260.000.

Hakim wanita

Pengangkatan wanita sebagai hakim anggota Pengadilan Agama dimulai sejak 1956, semasa KH Moehammad Djoenaidi menjabat Kepala Biro Peradilan Agama. Jumlahnya waktu itu sekitar 20, yang sebagian besar berasal dari tokoh-tokoh wanita peserta kursus penasehat perkawinan yang diselenggarakan oleh Kowani, Biro Peradilan Agama, dan Jawatan Urusan Agama. Tapi mereka harus lulus ujian di bidang agama. Mereka yang tidak lulus diangkat menjadi eksponen BP4 setempat.

Daniel S. Lev menyebutkan, pada 1964 Direktorat Peradilan Agama mengangkat beberapa wanita sebagai anggota pada peradilan Agama. Terdapat lima belas anggota honorer dan satu anggota tetap di Tegal, Jawa Tengah. Memang ada protes dari kalangan Islam terhadap pengangkatan ini, tapi para pejabat Direktorat menjawab dengan alasan darurat, antara lain, tidak ada hakim yang memenuhi syarat alias tidak sempurnanya persyaratan yang ada pada kebanyakan hakim pria. Pengangkatan hakim wanita itu dapat terlaksana karena tidak mengakibatkan kemudaratan terhadap masalah-masalah penting. (Daniel S. Lev dalam buku "Peradilan Agama Islam").

Kitab kuning

Jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersusun, ada 13 kitab yang dijadikan landasan para hakim agama dalam menyelesaikan perkara. Hampir semua kitab tersebut dari mazhab Syafi'i, khususnya yang dipakai kalangan pesantren. Lantas pada 1976 rujukan itu ditambah lagi dengan kitab-kitab mazhab fiqih lain maupun pegangan mereka yang tidak mengikatkan diri pada mazhab, seperti Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim (Hambali), Al Muhalla Ibnu Hazm (Hanafi), Bidayatul Mujtahid karya filosof Ibnu Rusyd dan Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq.

Pengacara syariah

Pada 6 Januari 1983 Ketua MA Mudjono dan Menteri Agama Alamsyah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). Salah satu poin penting yang tertuang dalam SKB itu adalah dibolehkannya sarjana syariah memberi bantuan hukum di peradilan agama. Selain SH-SH dari fakultas hukum, mulai saat itu sarjana syariah juga diizinkan berpraktek.

200 Kuesioner

Pada Januari 1986, Depag bersama MA membuat 200 kuesioner yang disebar ke 10 kota di Indonesia. Kuesioner itu ditujukan kepada para ulama yang menginduk kepada NU, Muhammadiyah, Persis, dan ormas-ormas Islam lainnya. Setiap kuesioner terdiri dari 102 pertanyaan pokok, yang berisi soal-soal hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, adopsi, pendidikan anak, persusuan, dan lain-lain), di samping berbagai soal mengenai waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Hal itu dilakukan dalam rangka penyusunan KHI.

Larangan kasasi

Pada 1 Mei 1978 Direktur Pembinaan Peradilan Islam H. Ichtijanto S.A., SH mengirim surat edaran kepada PTA-PTA agar tidak melayani permohonan kasasi ke MA. Alasannya, selain tidak ada peraturan pelaksanaannya, juga tidak ada hakim agung agama di MA.

Secara resmi, lampu hijau buat kasasi perkara dari peradilan agama baru menyala pada 7 Januari 1986, setelah Ketua MA Mudjono dan Menteri Agama Alamsyah meneken SKB. Sebelum itu, putusan Mahkamah Islam Tinggi (kini PTA) bersifat final and binding.(badilag.net/)

 

 

Comments  

 
0 # Moshe 2018-03-12 15:14
Good post. I learn something new and challenging on blogs
I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through content from other writers and use something from
their websites.

Here is my page - Smartphone
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Other Menu

Wakil Ketua PA Donggala

waka jadi4









       Drs. H. Karmin, M.H.

Syndication

Justice For All

Interactive

pekka

SIADPA Online

SiadPA On-Line merupakan aplikasi sistem informasi dan administrasi perkara...Silahkan klik di bawah ini....


Baca Selengkapnya

Aplikasi Direktori PUTUSAN

Merupakan
Sistem Aplikasi
Informasi dan Administrasi Perkara berbasi Web
Klik Disini....?

SIMKEP Online

Simkep On-Line merupakan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang berbasis web. Untuk lebih jelasnya silahkan klik di bawah ini....