1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Pertimbangan dan Nasihat Hukum MA

PDF Cetak Email

Ditulis oleh Muh. Salehudin Kamis, 03 Januari 2019 14:06

dgl

 

 

 

 

PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG
SESUAI DENGAN KEWENANGAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK
Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
Fatwa 59/KMA/V/2009 Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
Fatwa115/KMA/IX/2009 Putusan Mahkamah Agung tidak berlaku surut.
Fatwa118/KMA/IX/2009 Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain.
Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.
Fatwa148/KMA/XII/2009 Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
Fatwa149/KMA/XII/2009 Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.
KMA126/KMA/SK/VIII/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama.
KMANo:003/KMA/SK/I/2011
Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.
KMANo.071/KMA/SK/V/2011
Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.
KMANo.124/KMA/SK/VIII/2004
Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan MOU MA dengan Federal Court of Australia dan Family court of Australia.

 

 

Pertimbangan dan Nasehat Hukum Mahkamah Agung RI.

1.
EKSEKUSI dan LELANG Dalam Hukum Acara Perdata.
 2.
HIYAL ASY SYARIYAH Dalam Praktek Hibah dan Wasiat.
 3.
Makalah Tuada Agama.
 4.
Pelaksanaan Program-Program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama.
 5.
 6.
 7. Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh.

 

 

Other Menu

Wakil Ketua

waka jadi4








Drs. H. Karmin, M.H.

Justice For All

Interactive

pekka